Penjabat Gubernur Provinsi Papua Soedarmo memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang Pilgub dan Pilbup tujuh kabupaten, masih dalam suasana kondusif.

Hal ini disampaikan Gubernur Soedarmo di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan kemarin.

Meski ada “riak-riak” pada sejumlah wilayah, dia pastikan hal itu tak akan mengganggu jalannya Pilkada Gubernur dan bupati tujuh kabupaten yang merupakan agenda nasional.

“Situasi masih kondusif sampai saat ini (termasuk untuk Kabupaten Puncak yang dilaporkan terjadi pemalangan bandara pada pekan kemarin yang meminta tak ada calon tunggal di kabupaten tersebut,” terangnya.

Sementara terkait penembakan di Puncak Jaya terhadap sejumlah oknum aparat keamanan, dia berharap hal itu akan dapat diselesaikan secepatnya sehingga agenda Pilkada dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Soedarmo mengakui, beberapa hari ini sangat sibuk dengan berbagai pertemuan bersama pihak penyelenggara Pilkada baik di provinsi maupun tujuh kabupaten. Dirinya ingin memantau sejauh mana kesiapan serta distribusi logistik yang dilaksanakan oleh pihak komisi pemilihan umum.

“Makanya ada kegiata pertemuan dengan Forkompinda serta pihak KPU dan Bawaslu serta stakeholder terkait di Gedung Negara ini. Tujuanya kita ingin supaya Pemilukada 2018 baik gubernur dan bupati tujuh kabupaten ini bisa terselenggara dengan baik, aman, lancar dan damai,” harapnya.

Sementara dalam upaya menciptakan Pilkada damai, Soedarmo yang juga pernah menjadi Penjabat Gubernur di Aceh ini meminta seluruh pendukung dan tim sukses untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memancing lawan politik untuk berkonflik.

Gubernur juga mengajak kalangan media massa untuk bersama-sama dengan Pemerintah menciptakan Pilkada yang aman dengan tidak menyebarkan yang dapat menimbulkan “bibit” konflik. Dia juga berharap agar media jangan sampai menyebarkan hoax (berita bohong) yang dapat merugikan pasangan calon tertentu.

Dirinya juga mengimbau seluruh masyarakat Papua agar dapat menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat. Dilain pihak, tidak terpancing isu politik uang karena berpotensi tersangkut masalah hukum.