Pemerintah Provinsi Papua diusulkan untuk membuka areal persawahan di Kabupaten Jayapura, dimana hasilnya dapat dijual kepada negara-negara di wilayah pasifik yang membutuhkan.

Hal demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Nazaruddin Kiemas, saat berkunjung ke Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

Diceritakan, saat dirinya berkunjung ke sejumlah negara di pasifik, diketahui bahwa sebagian besar makanan utama mereka adalah sukun  yang juga sebagai pengganti karbohidrat. Kebutuhan akan sukun saat ini diketahui sudah tak bisa mencukupi lagi.

“Dengan demikian dalam waktu yang tidak terlalu lama masyarakat pasifik itu sudah kekurangan karbohidrat. Bahkan mereka sempat minta beras dari Indonesia. Nah, kalau diadakan dari pulau Jawa kan tak mungkin karena terlalu jauh. Nah peluang inilah yang kita harap bisa ditangkap oleh Pemprov Papua,” terang dia.

Selain beras, masih banyak komoditi yang dapat dijual ke negara-negara pasifik seperti , Papua Nugini (PNG), Vanuatu, Salomon Island, Kerajaan Tonga, New Caledonia dan lainnya. Pihaknya berharap pemimpin Papua yang nantinya dilantik beberapa bulan lagi, bisa menindaklanjuti usulan ini.

“Sebab sekali lagi ini potensi pasar yang luar biasa. Papua punya potensi untuk menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara –negara pasifik. Sehingga bila tak dilakukan sejak saat ini maka menjadi sebuah kerugian bagi kita,” ucapnya.

Nazaruddin Kiemas pada kesempatan itu juga mempertanyakan perkembangan pembangunan pabrik semen di Papua. Menurut dia, jika rencana pembangunan pabrik semen di Papua sudah ada, dia berharap keberadaannya mampu menunjang perekonomian daerah.

“Intinya kita harap nanti pabrik ini bisa meningkatkan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mewacanakan  pembangunan pabrik  semen, dan saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk membangun pabrik semen curah di kawasan Pomako, Timika. Pabrik Semen Papua ini nantinya dikelola Perusahaan Rakyat Papua Sejahtera (RPS), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Papua.