Usulan Pemerintah Provinsi agar perekrutan CPNS 2018, memprioritaskan putra dan putri asli Papua, mendapat tanggapan positif dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana, menilai tuntutan itu sah-sah saja asalkan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Dirinya pun berharap agar semua pihak tak mempermasalahkan prosesnya, sebab tujuan perekrutan CPNS adalah mencari yang terbaik untuk selanjutnya bertugas melayani masyarakatnya.

“Kalau soal sistemnya kan nanti bisa kita dekatkan. Mungkin kalau nanti disepakati bukan dengan cara online, melainkan offline, mungkin akan diperketat dengan pengawasannya. Kemudian untuk mendukung sistem offline itu, kita bisa membawa alatnya langsung ke daerah tersebut. Tujuannya supaya proses perekrutan meski offline tapi dilakukan secara maksimal,” terang dia di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, saat ini BKN terus berupaya mencarikan solusi permasalahan pengelolaan SDM di Papua dan Papua Barat, sehingga pihaknya berencana mengerahkan sejumlah staf untuk membantu mengatasi persoalan itu.

Hal demikian agar, hasil dari proses penerimaan CPNS di Papua mendapatkan ASN yang bertanggungjawab pada tugasnya.

Oleh karenanya, dia berjanji untuk siap menfasilitasi terkait penerimaan CPNS di Provinsi Papua tahun ini. Sebab dirinya sangat paham dengan kesulitan dan kondisi yang terjadi. Dimana ada sejumlah daerah di Papua, sampai saat ini masih sulit mendapatkan fasilitas atau akses komunikasi.

“Yang pasti kita dorong penerimaan CPNS kali ini berjalan secara efisien serta memudahkan bagi masyarakat yang mengikuti seleksi itu.”

“Termasuk jika nanti ada daerah yang belum punya tempat tes CPNS,  kita akan datang langsung ke daerah tersebut untuk membantu memfasilitasi agar masyarakat atau CPNS ini mengikuti tes dengan baik,” ujar dia.