Pemprov Harap Kasus Penembakan Tak Pengaruhi Proses Belajar Mengajar

Pemerintah Provinsi Papua berharap agar kasus penembakan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, tak mempengaruhi proses belajar mengajar di wilayah tersebut.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, pekan lalu.

Menurut Elias, saat ini hampir di seluruh Indonesia tengah memasuki bulan yang merupakan masa persiapan untuk para siswa dan siswi melaksanakan ujian. Untuk itu, dia berharap insiden berdarah di kabupaten itu, tak sampai mengganggu proses belajar.

Untuk itu, dia mengharapkan kepala dinas pendidikan setempat agar dapat turun langsung ke sejumlah lembaga pendidikan yang ada untuk memastikan serta mengadvokasi para guru agar dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

“Sebab apapun yang terjadi proses belajar mengajar mesti tetap berjalan. Terkecuali ada hal yang mengancam dan mengganggu para siswa maupun guru di lembaga pendidikan itu,” terangnya.

Elias juga meminta agar para guru di Kabupaten Nduga, khususnya di distrik tempat insiden penembakan itu terjadi, agar dapat terus mengajar dan melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya. Baik untuk tenaga pendidik di tingkatan SD, SMP maupun SMA.

“Saya imbau tidak usah takut karena sudah ada aparat keamanan yang menjaga serta menangani. Karena sekali lagi proses belajar mengajar mesti terus berjalan,” ucap dia.

Sebelumnya, belasan pekerja trans Papua, dibunuh secara sadis oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12).

Sekda Papua Hery Dosinaen berharap bupati dan jajaran di Kabupaten Nduga  agar bertanggungjawab membantu memulihkan kondisi di wilayahnya.

Ia juga mengaku prihatin dengan peristiwa pembunuhan tersebut, karena jumlah korban meninggal yang amat banyak. Disamping itu, peristiwa ini membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mesti menghentikan pekerjaan proyek jalan Trans Papua.

“Kita harap ada langkah-langkah konkrit baik, aspek hukum maupun pendekatan keamanan dan pendekatan sosial lainnya. Hal demikian, agar pembangunan dapat dilanjutkan kembali di wilayah tersebut,” harapnya.