Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal memastikan penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi warga serta urusan pemerintahan lainnya, dipandang membawa manfaat positif bagi bumi cenderawasih.

Apalagi penerapan pemerintahan secara elektronik tersebut, mendapat dukungan langsung dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Untuk itu, saya harap pemerintah kabupaten dan kota di Papua semuanya harus memiliki komitmen yang sama dalam mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi, yang salah satunya melalui penerapan e-government”.

“Karena program aplikasi elektronik yang digunakan oleh pemerintah provinsi saat, dirancang untuk membangun suatu sistem. Sehingga ketika sistem itu telah terbangun dengan baik, maka siapapun yang melaksanakannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahannya yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam menuju pemerintahan yang baik,” terang Wagub Klemen dalam satu kesempatan, belum lama ini.

Ia mengajak kepala daerah di Papua, agar dapat berkomitmen serta konsisten dalam melakukan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebab upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan.

“Pemerintah Provinsi Papua memang sejak awal sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi”.

“Hal ini kan dapat dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melauncurkan kebijakan e-government Papua dengan dibangunnya sistem sistem e-planning, e-budgeting,  e-samsat, e-perizinan dan e-TPP. Dimana tujuannya disamping dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya bakal berdampak pada semakin membaiknya tata kelola pemerintahan,” tuntasnya.