Pemberian Pekerjaan Rumah oleh Gubernur Barnabas Suebu berkisar diseputar masalah kemiskinan yang melanda masyarakat Papua, khususnya masyarakat di daerah pedalaman, perkampungan maupun di pedesaan. 2 Pekerjaan Rumah (PR) kepada para pejabat Eselon II, III dan IV dan 3 PR khusus kepada para kepala dinas yang harus segera dimasukan jawabannya dalam tempo 3 hari. Pertanyaan pertama yang diberikan yakni, “mengapa masih ada kemiskinan di Papua ? padahal Papua daerah yang kaya akan SDM, punya kekuasaan (UU Otsus)”. Sedangkan pertanyaan kedua, yakni “hal baik apa yang dapat dilakukan oleh para pejabat sesuai fungsi tugas dan jabatannya masing-masing dalam membantu masyarakat miskin di Papua”.

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH kepada wartawan mengatakan, setiap lembar jawaban PR yang dimasukan oleh para staf yang ditugasi akan dinilai satu per satu. Hal ini, menurutnya merupakan salah satu metodelogi dalam manajemen modern untuk pemberian pelayanan yang baik dan memihak kepada rakyat.
“Saya baru kembali, akan saya periksa dan saya pikir sebagian besar PR sudah kumpul. Pemberian PR itu merupakan metodelogi dalam manajemen modern dan tidak hanya itu yang penting, tapi saya ingin tahu kalau mereka ini pikir rakyat dikampung atau tidak. Karena kalau tidak lantas untuk apa mereka kerja ? karena PNS tidak hanya untuk cari makan, tugas dia seumur hidupnya dia sudah memilih jalan kehidupannya untuk melayani rakyat dan kepuasan batin dia harus disitu.

Jadi nanti saya akan baca satu demi satu,” ujar Suebu, kepada wartawan, diruang kerjanya, kemarin. Menurutnya, Pemberian ini didasari atas kinerja birokrasi yang dinilai lamban dalam menangani masalah kemiskinan di Papua. Menurut Gubernur, total belanja Provinsi Papua untuk tahun 2006 mencapai Rp. 12 trilyun. Disamping itu, Provinsi Papua mempunyai kekuasaan UU Otsus yang diberikan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan dana yang besar. Disisi lain, Gubernur melihat bahwa sumber daya alam maupun kekayaan alam di Papua, tidaklah terukur nilainya. Dan boleh dibilang bahwa Papua merupakan salah satu daerah terkaya di Indonesia, dengan hasil hutannya (kayu merbau), hasil tambang (emas, tembaga, dll), hasil perkebunan (kakao, buah merah) dan hasil kerajinan lainnya, namun Papua masih tercatat sebagai daerah dengan penduduk miskin tertinggi.
“Jadi, ini masuk dalam kategori pengawasan pelekat dan ini yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan kedepan, untuk memperbaiki kinerja pelayanan birokrasi kepada masyarakat, ujar Suebu.