Gubernur Barnabas Suebu, akan melakukan perombakan birokrasi guna menertibkan pelaksanaan anggaran yang dinilai boros. Gubernur menilai, banyaknya pegawai yang nganggur dan tidak berfungsi dengan baik hingga ke tingakatan yang tertinggi, hanya menyebabkan pelayanan kemasyarakatan tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, langkah maupun upaya itu akan segera direalisasikannya, untuk mewujudkan good governance di Papua dalam melayani masyarakat. Hal itu ditegaskannya, dalam satu acara di Kantor Gubernur, kemarin.
Menurutnya, perubahan itu akan dimulai dari reformasi birokrasi di tingkat provinsi. “Akan dilakukan perubahan birokrasi yakni memperciut struktur dan fungsi lembaga yang ada pada saat ini, yang mana menurut terlalu berlebihan dan terkesan boros. Dengan reformasi birokrasi ini, kemungkinan akan banyak pejabat yang tidak punya jabatan," kata Gubernur. Menurut Gubernur reformasi birokrasi ini tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat distrik. “Rencananya tidak hanya dilakukan di provinsi. Tapi kalau perlu kita perbanyak di kabupaten, guna menunjang program pembangunan wilayah pedesaan maupun perkampungan,” katanya.