Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) yang dilakukan tujuh asosiasi dengan menunjuk Michael Jikwa sebagai Plt. Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), dinilai ilegal dan cacat hukum karena tak memenuhi forum AD/ART organisasi.
Perwakilan dari Kedutaan Fiji, Isaac Grace, dalam kunjungannya ke Jayapura, mengatakan, negaranya ingin belajar banyak dari Indonesia. Tak hanya pada bidang ekonomi, Fiji ingin belajar dari Indonesia untuk berbagai bidang tertentu.
Kementerian Luar Negeri Indonesia membutuhkan forum dialog untuk memastikan Indonesia Bagian Timur selalu menjadi prioritas sehingga bisa menjadi jembatan antara hubungan Indonesia dengan PNG dan Pasifik Selatan.
Dana abadi Pemerintah Provinsi Papua sampai tahun 2018 diperkirakan telah mencapai sebesar Rp 1,5 triliun. Apalagi, setiap tahunnya, Pemprov Papua menambah dana sebesar Rp 100 miliar untuk dana abadi itu.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 kepada seluruh pemerintah di Indonesia termasuk Provinsi Papua yang diterima langsung Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM, Selasa (11/12/2018) di Istana Merdeka.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menilai kasus penembakan yang telah menewaskan 17 pekerja trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, murni kasus kriminal. Ia berharap tragedi berdarah ini tak diasumsikan secara liar oleh berbagai pihak sehingga tak muncul kebencian disana-sini.
Dunia memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember, melalui Deklarasi Universal HAM yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Ini merupakan pernyataan global yang pertama mengenai HAM yang tidak dapat dipungkiri.
Reformasi Agraria tak saja menjadi perhatian kementerian terkait, namun telah menjadi fokus lembaga tinggi di tingkat pusat maupun provinsi di Indonesia, termasuk Papua. Dalam artian, reformasi agraria membutuhkan banyak sektor yang terlibat didalamnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mengumumkan sekitar 10 kampung di bumi cenderawasih, masuk kategori mandiri. Kendati demikian, menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD), sebagian besar kampung di Provinsi Papua masih dalam kategori tertinggal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan pelantikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru hasil reformasi birokrasi, batal dilaksanakan pada bulan ini.