Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Inspektorat Kabupaten Jayapura optimis mampu menyelesaikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2017 pada 31 Maret 2018, sesuai ketentuan perundang-undangan dan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mendapat laporan masyarakat terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo langsung melakukan peninjauan yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aloysius Giay, kemarin.
Rencana Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembukaan jalur penerbangan internasional, Papua – PNG, kini memasuki babak baru. Dimana kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan satu tahapan guna mencapai kesepakatan mengenai pembukaan jalur itu.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty menilai pembangunan jalan dan jembatan yang sementara ini digalakkan pemerintah pusat melalui program jalan trans Papua, sangat positif karena akan membuka isolasi wilayah.
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo meminta seluruh rumah sakit pemerintah agar memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada pasien, serta melayani tanpa pandang buluh.
Usai mengambil apel gabungan di provinsi serta Kota Jayapura, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo kembali menjadi inspektur upacara (Irup) di Kantor Bupati Kabupaten Jayapura.
Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua diminta segera melakukan tender atau lelang proyek pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar penyerapan anggaran bisa dilakukan lebih maksimal.
Pemerintah Kabupaten Sarmi mengusulkan pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan pabrik, guna menampung seluruh hasil bumi yang ada di “kota ombak” itu kepada pemeritah pusat.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua menyoroti gaji guru honor Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang nilainya sangat tidak layak dan tak bisa mencukupi kebutuhan hidup “pahlawan” tanpa tanda jasa itu.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua, melakukan pengecekan terkait kesiapan pemerintah kabupaten dalam melakukan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN & USBN) 2018.