Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo mengaku kagum dengan kemegahan Gedung Negara yang berlokasi di Dok V Atas Jayapura. Gedung peninggalan sejak jaman Belanda ini, dipandang olehnya sebagai akin yang perlu dipertahankan.
Pemerintah Provinsi Papua mempertimbangkan untuk membuat regulasi, guna menarik pajak dari pihak ketiga (kontraktor) yang memiliki alat berat dalam mengerjakan sejumlah proyek insfrastruktur.
Kepala Dinas Kehutanan Papua, Jan Jap Ormuseray menyambut positif pengalihan pegawai kehutanan dari kabupaten ke provinsi, sebagaimana amanat UU 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 2016 tentang perangkat daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Papua diimbau untuk mempertahankan realisasi penyerapan anggaran tahun lalu yang mencapai sekitar 84 persen.
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk menyebarkan hoax (berita bohong) jelang Pilkada Gubernur (Pilgub) 27 Juni 2018 mendatang.
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo mengingatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk berhati-hati mengelola anggaran serta dalam menjalankan program kerjanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan, pemerintah provinsi sudah menertibkan ijin cuti kampanye kepada sejumlah kepala daerah yang menjadi tim sukses pada perhelatan Pilgub Juni 2018.
Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan permohonan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong PT. Freeport Indonesia, membayar tunggakan pajak air permukaan senilai Rp. 5,6 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah membuat banyak kemajuan dalam rencana aksi pemberantasan korupsi, diantaranya pada penerapan aplikasi berbasis elektronik.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menilai sampmai saat ini belum ada bukti pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua disebut gagal.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua diimbau untuk dapat bekerja secara profesional, dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan bupati di tujuh kabupaten pada 27 Juni 2018 mendatang.