Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Anak Negeri Papua (BPR ANP), diharapkan mampu meningkatkan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah yang merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kinerja fungsi badan usaha di bidang keuangan.
keberadaan tingkat ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Papua saat ini sebesar 3.355 kkal/kapita/hari. Meski telah memenuhi standar nasional sebesar 2400 kkal/kapita/hari, namun proporsi ketersediaan energi tersebut masih didominasi pangan nabati.
Pemerintah Provinsi Papua kukuh melaksanakan agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, meski arus penolakan terjadi hingga ke Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Provinsi Papua menyambut positif ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan, sebagaimana amanat UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah.
Dibekali dengan anggaran Rp 850 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak berani menjamin angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 di Papua, bakal meningkat.
Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) dalam program kerja jelang 2018 mendatang, ingin mencetak lebih banyak masyarakat asli Bumi Cenderawasih untuk menjadi pengusaha yang mandiri dan dapat ikut membangun ekonomi daerah.
Dinas Kelautan dan Perikanan Papua mengimbau 13 kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih untuk melakukan pendataan nelayan. Sebanyak 13 kabupaten dan Kota itu yakni, Jayapura, Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, Mimika, Biak, Nabire, Supiori, Waropen, Sarmi, dan Kota Jayapura.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua dipastikan merekrut sekitar 100 ribu tenaga penyelenggara tingkat distrik dan kampung, untuk mensukseskan tahapan maupun pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang.
Pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenanganan pemerintah provinsi, dipastikan bakal mulai berjalan pada 2018 mendatang. Hal ini dipastikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, di Jayapura, Selasa (10/10) kemarin.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty mengaku bakal mengupayakan untuk mendorong draft peraturan gubernur (pergub) ekonomi kerakyatan orang asli Bumi Cenderawasih (OAP).
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Kabupaten Intan Jaya yang telah mulai menerapkan aplikasi sistem "Tata Kelola Keuangan Desa" dalam pengawasan dan pengelolan dana yang digelontarkan pemerintah provinsi bagi seluruh kampung tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyayangkan pernyataan Ketua DPR Yunus Wonda, yang seolah-olah menilai lembaga penyeleggara Pilgub 2018 tersebut, bekerja dengan berorientasi pada uang.