Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi diatas tanah ini.
Pengamanan potensi gambut dari ancaman kebakaran hendaknya dilakukan secara kolaboratif (bersama) dengan melibatkan masyarakat adat melalui program pemberdayaan. Diantaranya, pembentukan pemberdayaan kampung peduli gambut yang dapat menekan laju kerusakan dan mencegah emisi karbon lahan gambut.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal minta semua warga di Bumi Cenderawasih untuk menyatu. “Jangan kita menjadi sama seperti air dan minyak tanah. Sama-sama cair namun tidak bisa menyatu,”terang Klemen di Jayapura, Selasa (11/7) kemarin.
Dinas Kesehatan Papua membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Nioulen Kotouki yang menyebut program Kartu Papua Sehat (KPS) tak mengakomodir kepentingan orang asli Papua (OAP) saat berobat ke rumah sakit.
Untuk memaksimalkan pemberdayaan bagi pengusaha lokal (Orang Asli Papua), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Djuli Mambaya mendorong agar alokasi paket proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL), ditingkat nilainya hingga ratusan miliar.
Pemerintah Provinsi Papua mengajak umat kristiani di wilayah perkotaan untuk meniru semangat pelayanan gereja pedalaman, yang meski dalam keterbatasan sangat berapi-api dalam memuji dan memuliakan Tuhan.
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyerukan semua umat di Kabupaten Jayawijaya untuk menjaga toleransi dan kebersamaan yang sudah terjalin baik di Lembah Baliem selama ini.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengirim 350 siswa untuk mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pulau Jawa dan Bali.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta kembali melakukan pencermatan terhadap setiap program kerja maupun kegiatan yang telah direncanakan.