Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua, Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan, dengan dikukuhkannya Dharma Wanita ini sangat diharapkan adanya program dan kegiatan-kegiatan yang nyata untuk merealisasikan tujuan Dharma Wanita itu sendiri. Sehingga tidak dianggap sebagai pertemuan yang tidak bermanfaat.
Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM pada acara sosialisasi tersebut menilai bahwa Program PUAP, memiliki bentuk kegiatan yang orientasinya menyerupai Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua yang tertuang dalam Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK)
Akhirnya, pemerintah mengesahkan payung hukum untuk otonomi khusus Provinsi Papua Barat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2008. Pemerintah memasukkan keberadaan Provinsi Papua Barat ke Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem, SE minta agar seluruh aspirasi pemekaran dilakukan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hasegem, pemekaran yang tidak mengikuti jalur yang ada, dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.
Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan adanya pemberlakuan pemerataan dalam pembagian kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) antara pusat dan daerah yang dinilai terlalu mencolok.
Sampai dengan triwulan I Tahun 2008, pembayaran santunan PT Jasa Raharja Papua kepada para korban kecelakaan berjumlah sekitar Rp. 1.026.446.569.
Kepala Dinas Perhubungan Papua, Soleiman CH Wairo, SE mengaku, pelaksanaan tender proyek di instansi tersebut telah berjalan sekitar 90 persen.
Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM mengatakan kelanjutan proses restrukturisasi kelembagaan di Papua sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang struktur kelembagaan, masih menunggu petunjuk Gubernur Papua.
Pemerintah Provinsi Papua beberapa waktu lalu telah mengusulkan, nama-nama calon caretaker Bupati 6 kabupaten baru.
Ancaman terbesar dimasa mendatang yang mungkin muncul dalam epidemi HIV/AIDS di Tanah Papua adalah semakin meningkatnya (hampir 2 kali lipat) jumlah penderita pada usia muda, yakni 1 - 15 tahun dan perempuan pada usia subur.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Endin Soefihara, menegaskan Pemerintah Provinsi Papua perlu membuat terobosan baru untuk mengembangkan dunia pendidikan di Papua.
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Yunus Yosfiah meminta pihak pemerintah dan DPR di daerah untuk melaporkan adanya percaloan anggaran baik di departemen maupun di DPR RI.

instansi