Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Untuk kali yang kedua, rencana pelaksanaan fit & proper test calon Sekda Kabupaten Mamberamo Raya (Mamra) kembali tertunda.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, akan kembali melakukan tes psikotes kepada sekitar 500 orang pejabat Eselon IV dan golongan III B keatas, pada bulan April 2008 mendatang.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua pada bulan Maret 2008 terjadi inflasi 0,16 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 185,08 pada bulan Februari 2008 menjadi 185,37 pada bulan Maret 2008.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah menetapkan tim seleksi Anggota KPU seluruh Kabupaten/Kota se-Papua.
Pemerintah Provinsi Papua memberikan sinyal positif untuk mulai menseriusi status tanah Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua yang saat ini masih menjadi sengketa dengan Suku Dawir.
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membubarkan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) masih menimbulkan polemik.
Wakil Gubernur Papua, Alex Hasegem, SE menyatakan pemerintah daerah akan melakukan relokasi terhadap para warga Kimbali, di Kabupaten Mimika.
Peresmian wilayah dan pelantikan Caretaker Bupati 6 kabupaten baru akan digelar pada bulan April atau Mei 2008 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua meminta seluruh pengurus partai politik (parpol) sedapat mungkin bersatu, searah dan selangkah dalam hal pengajuan calon kepala daerah.
Walaupun sempat molor sebulan dari target yang ditetapkan Gubernur Suebu, akhir bulan Maret 2008 ini seluruh proses tender proyek akan diupayakan rampung 100 persen.
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM menegaskan penyelesaian masalah batas wilayah antar kabupaten di Papua, akan diselesaikan secara bertahap.
Gubernur Papua masih berkomitmen untuk mengawal penertiban hutan di Papua, melalui penertiban HPH guna mencegah illegal loging yang merugikan masyarakat Papua.

instansi