Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Sebagai follow up (tindak lanjut,red) penandatangan Memorandum of Undarstanding antara Pemprov Papua dengan BPS Papua tentang pendataan berbasis kampung, tahun ini akan direkrut sebanyak 1500 tenaga pengumpul data guna mendukung kegiatan tersebut.
Hasilnya sampai saat ini kita belum tau. Dan itu juga bukan wewenang kita melainkan bapak Gubernur, jelas Komisaris Bank Papua Prof. Dr. B. Kambuaya, M.BA,
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memprediksikan Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling rawan gempa di nusantara.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua diminta serius mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembelian pesawat Antonov yang melibatkan Plt Bupati Jayawijaya Nicholas Jigibalom.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan 12 point kasus dugaan korupsi di Pemda Papua pada tahun 2006 lalu.
Gubernur Papua Barnabas Suebu kepada wartawan di Jayapura mengatakan, Provinsi Papua mengalami defisit anggaran senilai Rp. 670 milliar.
Perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Kota Jayapura, Papua 10 Maret 2008 berlangsung sederhana. Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Jayapura bekerja seperti biasa melayani masyarakat setempat.
Laju inflasi Kota Jayapura bulan Februari 2008 mencapai 2,90 persen. Inflasi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi Januari sebesar 3,33 persen
Rencana pemangkasan anggaran APBN Tahun 2008 oleh Pemerintah Pusat hingga 15 persen, diprediksikan bakal merugikan Pemerintah Daerah (Pemda).
Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM menegaskan hingga saat ini proses tender proyek diseluruh instansi Provinsi Papua sudah berada pada kisaran diatas 50 persen.
Biro Hukum Setda Papua menilai gugatan 6 LSM diJayapura terhadap APBD Papua Tahun Anggaran 2008 yang dinilai tidak transparan.
Pemerintah Provinsi Papua akan segera menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tanah adat guna mencegah terjadinya palang-memalang masyarakat yang menghambat masuknya investasi di Papua.

instansi