Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Umat Islam di Indonesia, lebih khusus Papua mulai Senin (6/6) kemarin, mengawali ibadah puasa ramadhan, sebagaimana ketentuan otorita Islam di dalam negeri bahkan dunia. Sejumlah perusahaan swasta pun mulai memberlakukan pengurangan jam kerja bagi pegawai yang berpuasa, namun hal itu ternyata tak berlaku bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen berkeinginan agar ASN tetap mengedepankan profesionalitas kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengenai batas waktu penyampaian proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 yang akan ditutup pada 10 Juni mendatang. “Waktu efektif tinggal tiga hari sejak Selasa (7/6), karena itu kami himbau teman-teman pengelola DAK yang ingin mengusulkan, paling lambat penyerahan pada 10 Juni. Sehingga jangan ada penundaan lagi karena lewat dari tanggal itu sudah tak lagi diterim
Dalam rapat SKPD yang dipimpin Sekda Papua Hery Dosinaen, Senin (6/6) di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, terungkap pemanfaatan Dana Dekonsentrasi 2016 masih terganjal belum terbitnya Surat Keputusan (SK) pejabat pengelola terkait oleh Gubernur Papua. Hal ini sebagaimana diterangkan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai. “Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sampai saat ini belum
Sekertaris Daerah (Sekda) Hery Dosinaen mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tak melayani “peminta-minta” proyek yang mengatasnamakan Gubernur. Penegasan itu dikatakan Sekda Hery saat memimpin rapat yang dihadiri seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi, Senin (6/6) di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Hery juga meminta agar oknum tersebut dilaporkan kepadanya, termasuk pegawai yang turut terlibat didalamnya. “Saya ingin menyampaikan jika
Untuk mengevaluasi kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Sekda Papua Hery Dosinaen, Senin (6/6) memanggil para kepala instansi melakukan rapat di Sasana Karya Kantor Gubernr Dok II Jayapura. Sekda yang didampingi seluruh Asisten memantau langsung paparan capaian kinerja yang telah dihasilkan seluruh SKPD. Beberapa hal yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat tersebut, yakni kemajuan proses tender oleh SKPD memasuki bulan ketujuh di
Desas-desus rasionalisasi (merumahkan,red) pegawai negeri sipil (PNS) yang sementara digodok Menteri PAN dan RB dinilai tak akan banyak berpengaruh di Papua. Hal itu diakui Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, Senin (6/6) di Jayapura. Ia pun memastikan Papua belum punya rencana untuk merasionalisasi PNS, karena merasa kebijakan itu tak cocok diaplikasikan di bumi cenderawasih. Apalagi kabupaten/kota masih sangat kekurangan tenaga PNS. “Mengenai pemangkasan jumlah
Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang moratorium ijin pembukaan lahan sawit di Indonesia mendapat beragam tanggapan dari semua pihak. Sebagian besar memuji sikap itu karena dinilai dapat menjaga kelestarian hutan, karena dikhawatirkan pembukaan lahan sawit berpotensi merusak ekosistem yang ada. Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray di Jayapura , pekan kemarin. Meski moratorium tersebut berdampak pada investasi yang akan masuk ke Pa
Proses restorasi (pemulihan) lahan gambut di Papua disarankan menggunakan pohon sagu yang identik dengan budaya lokal dan merupakan jenis tanaman basah. Hal demikian dikatakan Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead di Jayapura, pekan kemarin. Ia berharap keleliruan restorasi di Sumatra dan Kalimantan yang mengambil tanaman dari lahan kering untuk ditanami pada wilayah gambut, justru mengundang kebakaran. “Karena semestinya yang ditanami di lahan gambut itu harus tanaman basah.
Pemerintah Provinsi masih menunggu undangan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang bakal memfasilitasi pertemuan bersama dengan Kementerian dan Lembaga di Jakarta, guna membahas kelanjutan rencana mendorong Draft RUU Otsus Plus ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan 2016. Hal demikian ditegaskan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Sabtu (5/6) pekan kemarin. “Beberapa waktu lalu, saya memimpin tim asistensi dari Papua ke Jakarta untuk sampaikan rancangan RUU Otsus Plus
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua direncanakan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2015 Pemerintah Provinsi pada 10 Juni mendatang, melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Rencana penyerahan LHP mundur delapan hari dari jadwal semula yang ditetapkan pada 2 Juni 2016. “Kemarin harusnya 2 Juni surat pertama dari BPK RI Papua. Ternyata ada surat susulan dari BPK untuk diundurkan ke 10 Juni dan sudah disepakati antara Pemprov dan DPRP”.
– Pasca penonaktifan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua yang lama, pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Provinsi (Papua dan Papua Barat) serta Kabupaten/Kota mulai bergerak cepat mempersiapkan penunjukan pemimpin baru di bank plat merah itu. Meski begitu, penentuan calon Dirut baru mesti harus menunggu pengajuan tiga nama dari Komisaris Bank Papua, untuk selanjutnya dapat berproses ke tes kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Terkait j
Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) khususnya pemanfaatan teknologi komputer disegala bidang telah tumbuh begitu pesat merambah dunia pendidikan, dunia usaha dan Pemerintah dengan segala aspeknya menyangkut kebutuhan administrasi manajemen baik keuangan maupun kepegawaiannya, sehingga hampir seluruh kegiatan tidak terlepas dari teknologi informasi yang semakin canggih ini.    Menyadiri hal tersebut Dinas Komunikasi dan informatika (KOMINFO) Provinsi Papua seba

instansi