Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terletak di kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, kini telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (9/5), yang ditandai dengan penekanan tombol sirene.
Presiden Joko Widodo meminta pihak terkait segera menghentikan segala bentuk maupun aktivitas penyelundupan barang terlarang maupun ilegal, yang keluar masuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
Pimpinan Eliminasi Malaria untuk Asia Pasifik, Nafsiah Mboi mendorong Provinsi Papua untuk merdeka dari penyakit malaria. Ia pun berharap penyakit ini dapat dieliminasi paling lambat sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Forum Gerakan Papua Cinta Damai dan Keberagaman, mendesak pemerintah setempat segera melarang segala bentuk aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini menginventarisasi kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Cenderawasih. Sejumlah kondisi yang dihadapi itu, antara lain adanya distribusi ASN yang tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah, baik antar satuan organisasi maupun antara satu daerah dengan wilayah lainnya.
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Cenderawasih untuk ikut memerangi malaria sampai dengan mengeliminasi atau menghapus penyebaran penyakit tersebut.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat kabupaten, yakni Kabupaten Jayapura, Tolikara, Puncak Jaya dan Kepulauan Yapen, dapat berjalan aman dan lancar tanpa menimbulkan konflik.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan sikap resmi menolak kehadiran kelompok maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) radikal islam, seperti Forum Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Gubernur Papua Lukas Enembe menilai proses dialog terbuka dengan mengundang kelompok pro referendum, merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih.