Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman dan perkampungan, masa kontrak Satuan Tugas Kaki Telanjang (Satgas Kijang) bakal diperpanjang hingga dua tahun, pada sekali perekrutan.
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tolikara membangun supermarket dari dana Otsus untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok murah bagi masyarakat setempat.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengusulkan pembentukan tim khusus yang berada di bawah koordinasi lembaga Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) provinsi, guna mengawasi stok darah yang menurut sangkaan beberapa pihak, diperjual belikan.
Palang Merah Indonesia (PMI) diminta menjadi garda terdepan guna membantu memberdayakan serta melatih masyarakat agar siap siaga di dalam menghadapi bencana.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengapresiasi kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap Bumi Cenderawasih, yang telah banyak berbuat bagi masyarakat sepanjang masa kepemimpinannya.
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta pemerintah pusat memperkuat dana tambahan infrastruktur (DTI) 2017, agar program pembangunan di Bumi Cenderawasih dapat berjalan maksimal dan sesuai harapan.
Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan membahas rencana penghapusan honor di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jika terealisasi, honor tersebut bakal dialihkan meningkatkan nilai tunjangan penghasilan pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi.
Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengakui harga barang di wilayah pelosok maupun daerah terpencil masih sangat tinggi. Penyebabnya hampir sebagian besar sembilan bahan pokok (sembako) diangkut dengan menggunakan transportasi udara.
Presiden Joko Widodo memastikan setiap los Pasar Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang sementara dalam pengerjaan, seluruhnya diperuntukan bagi warga (pedagang) lokal.
Presiden Joko Widodo mengakui tak mudah untuk membangun infrastruktur di Provinsi Papua. Alasannya, karena akses geografis dan topografi yang sulit mengakibatkan proses pengerjaan berjalan lamban pun demikian, untuk pengerjaanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.