Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan tengah mengidentifikasi alasan dibalik kurang diliriknya tenaga kerja lokal oleh pihak perusahaan swasta yang ada di Bumi Cenderawasih. Demikian dikatakan Kepala Disnakerduk Provinsi Papua, Yan Piet Rawar  di Jayapura, Rabu (11/1) kemarin. “Makanya hasil dari identifikasi ini diharapkan bisa ada solusi untuk diterapkan dalam setiap pembekalan dan pelatihan. Supaya peningkatan bobot pembinaan mental, keteramp
Biro Humas dan Protokol Setda Papua mengklaim sekitar 40 dari 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Israil Ilolu, sisa delapan SKPD diupayakan segera membentuk paling lambat akhir Januari 2017. Demikian disampaikan Israil di Jayapura, Rabu (11/1) kemarin. “Data terakhir sudah ada 40 SKPD yang membentuk, sisa delapan yang belum. Namun menurut informasi dari Kepa
Pemerintah Provinsi Papua mengakui masih banyak daerah di Bumi Cenderawasih yang belum belum terjangkau tangan pelayanan kesehatan secara maksimal. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan berkeinginan untuk kembali merekrut tenaga Satuan Tugas Kaki Telanjang (Satgas Kijang). Perekrutan ini, diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, lebih khusus bagi mereka yang berdomisili di daerah terisolir. Sehingga derajat kesehatan masyarakat di wilayah perkampungan dapat meningkat diband
Untuk mewujudkan penerapan e-Government yang akan dimulai pada tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua tengah bekerja keras mempersiapkan perangkat maupun perlengkapan penunjangnya. Hal demikian disampaikan Kepala Diskominfo Papua, Kansiana Salle, Rabu (11/1), di Jayapura. “Kita optimis dalam waktu dekat peluncuran e-Government dapat segera dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.” "Intinya kami sekarang ini terus bekerja keras menyiapkan perangkat ag
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran di 2017. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty, menyikapi capaian penyerapan anggaran pemerintah provinsi 2016 yang hanya mencapai 87 persen. “Masih ada 13 persen anggaran yang belum terserap, makanya, saya harap hal ini menjadi perhatian bagi SKPD supaya bisa memperbaiki penyerapan di tahun
Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan “mengawinkan” Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) dengan Papua Terang yang dijalankan PLN wilayah Papua dan Papua Barat. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan hal itu, usai menerima kunjungan GM PLN Wilayah Papua dan Papua Barat Yohanes Sukrilismono bersama para stafnya, Selasa (10/1) diruang kerjanya. “Maksud tersebut sebagai upaya untuk mendukung program Papua Terang yang d
Pemerintah Provinsi Papua mengkhawatirkan dampak negatif tak beroperasinya perusahaan tambang emas raksasa, PT. Freeport Indonesia (PTFI), akibat izin ekspor konsentrat yang belum ada tanda-tanda diperpanjang oleh Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Papua Yan Piet Rawar menilai tak beroperasinya Freeport berpotensi menganggu perekonomian Papua, bahkan nasional. “Freeport tidak beropeasi sangat berpengaruh besar mengganggu perekonomian.” Seme
Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua mengklaim sudah membangun 100 unit rumah layak huni selama 2016 lalu. Dimana 91 unit dikerjakan melalui pihak ketiga, sementara sisanya dengan sistem padat karya. Menurut Kepala Disnakerduk Papua Yan Piet Rawar, 100 unit rumah yang dibangun itu, tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Dogiyai, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Nabire. Rumah-rumah itu kini sudah ditempati oleh warga setempat. “Pembangunan rumah ini p
Biro Humas dan Protokol Setda Papua pada tahun ini, ingin memperluas kerja sama dengan media massa maupun organisasi pers yang ada di Bumi Cenderawasih. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Israil Ilolu, di ruang kerjanya, Selasa (10/1) kemarin. “Program tahun ini, masih seperti tahun lalu hanya kita ingin perluas kerja sama dan komunikasi dengan media massa maupun organisasi pers yang ada, baik dalam hal pemberitaan maupun publikasi mengenai kegiatan pe
Pemerintah Provinsi menyoroti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sampai saat ini belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty, saat memimpin Apel Senin (9/1) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Saya harapkan hal ini jadi perhatian bagi SKPD, khusus bagi yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Karena itu, saya sekali lagi hal i
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dinilai telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap peraturan perundangan dengan tidak memperpanjang libur. Hal ini terbukti dengan tingkat kehadiran hari pertama kerja di awal tahun yang mencapai diatas 80 persen. “Saya nilai hari pertama masuk kerja di tahun yang baru, pasca libur panjang, kehadiran ASN sudah menggembirakan karena mencapai diatas 80 persen”. “Karena itu, kami secara pribadi memberikan apresiasi
Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar berita adanya perusakan hutan sebagaimana yang dilontarkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal demikian dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, Senin (9/1) di Jayapura. Ia pun menantang LSM tersebut untuk datang dan menunjuk langsung, tudingan pembiaran atau perusakan hutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. “Ada yang menyoroti seolah-olah hutan kita dirusak. Kalau ada LSM

instansi