Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty memuji kebebasan beragama di Bumi Cenderawasih, dimana seluruh masyarakat sangat memelilhara dan menjaga toleransi antara satu dengan lainnya. Hal demikian tergambar dari situasi terkini yang dapat dilihat, dimana Papua tak pernah terprovokasi oleh isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). “Kalau boleh saya bilang kebebasan beragama di Papua luar biasa.Saya mau bilang karena ada orang muslim di Pap
Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan ada sebanyak 741 pelajar asal Papua, yang mengambil studi ke luar negeri. Diantaranya mengambil program studi S1 dan S2 serta Sekolah Menengah Atas (SMA), dan tersebar di 13 negara di dunia.  “Kebanyakan diantara mereka mengambil studi di Amerika Serikat. Seperti di negara bagian California, Toronto, Seatle dan juga Colorado,” terang Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Provinsi Papua Besem Gombo, kemarin. Menurut dia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberi sinyalemen untuk membangun smelter di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan Kepala Dinas ESDM Papua Bangun Manurung, di Jayapura, Rabu (18/1). “Minggu lalu saya rapat dengan Menteri Ignatius Jonan, sudah saya sampaikan menjadi keputusan pusat melalui kepemimpinan Menteri ESDM yang lama bahwa smelter akan dibangun di Papua. Hal ini langsung mendapat respon positif dari Menteri Jonan,” kata dia. Menurut dia, meski s
Komisi Informasi Papua menyatakan komitmen untuk mengawal pelaksanaan Pilkada di 11 kabupaten dan kota. Menurut, Ketua Komisi Informasi Papua Petrus Yoram Mambai, pihaknya dalam waktu dekat akan mengunjungi sejumlah wilayah yang melaksanakan Pilkada, untuk mensosialisasikan UU keterbukaan informasi publik. “Kita ingin memberi perhatian pada 11 kabupaten yang sebentar lagi akan Pilkada. Saya ikuti benar proses Pilkada di salah satu wilayah, yang kemudian ditemukan ada lah yang salah se
Sekda Papua Hery Dosinaen menilai tumbuhnya industri perhotelan Papua menandakan Papua aman untuk berinvestasi. Oleh karena itu, mengajak dunia usaha untuk tak takut berinvestasi di Papua, karena Bumi Cenderawasih aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya. “Saya yakinkan semua investor bahwa Papua ini aman dan damai. Sehingga cocok untuk berinvestasi,”kata Sekda, disela-sela peresmian Hotel Fave, Rabu (18/1) kemarin. Menurut Sekda, Pemprov Papua berjanji bakal memberi kemudahan
Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan belum ada rencana integrasi (penyatuan) program Kartu Papua Sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) karena belum menemukan formulasi (perumusan) yang tepat, terutama pada masalah pembiayaan. “Belum ada titik temu soal integrasi kedua program ini. Sebab masalahnya ada pada pembiayaan. Tapi kita tidak tinggal dia, dan terus berupaya untuk mencari solusi.” “Dengan harapan dimasa mendatang, integrasi program KPS dan BPJS bisa ben
Pemerintah Pusat memastikan tak ada lagi mahasiswa asal Papua yang terlantar di luar negeri, setelah pihak pemerintah pusat, provinsi maupun konsulat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) melakukan penanganan. “Soal mahasiswa Papua yang studi ke luar negeri  dan studinya sempat terhambat karena distribusi anggaran telat sudah diselesaikan.  Baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi juga pihak konsulat dan KBRI.” “Kita di Kementerian Luar Negeri bahkan sudah mengiri
Pemerintah Pusat baru-baru ini menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. PP ini mengubah aturan ekspor konsentrat, sementara kontrak karya PT. Freeport Indonesia kini mesti diganti menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Meski demikian, pusat diminta melibatkan pemerintah dan masyarakat Papua dalam pembahasan
Dikarenakan alasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai terpaksa menunda tahapan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tak hanya itu, KPU Dogiyai juga menunda pelaksanaan debat kandidat yang seyogyanya dilaksanakan pada 16 Desember 2016 dan 11 Januari 2017. “Kita terpaksa tunda perekrutan KPPS dan debat karena belum ada dana yang tersedia. Namun komitmen dari pemda Dogiyai, dalam satu dua hari ke depan dana akan disiapkan.” “Harapan ka
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai memastikan tak ada sistem noken di wilayah tersebut, saat pemungutan suara 15 Febaruari 2017 mendatang. Hal ini disampaikan. Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Matias Butu mengatakan hal itu dalam keterangan pers , Selasa (17/1) di Aula Kantor KPU Provinsi Papua. “Kita tak gunakan sistem noken. Tapi gunakan sistem satu orang satu suara sebagaimana yang diterapkan secara nasional. Itu pun mereka tetap mencoblos sesuai dengan aturan UU yang berl
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua mengharapkan peserta Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) angkatan pertama (2012), dapat segera menuntaskan pendidikan tepat waktu sehingga bakal dimagangkan selama dua tahun di di kementerian. “Sebab peserta program ADIK ini, setelah mereka diwisuda, berpotensi magang di kementerian. Tapi tentunya harus lolos tes. Namun jika tidak lolos tes ini barulah pemerintah daerah akan mengambil alih yang selanjutnya ditempatkan di Papua sesuai dengan displin
Pemerintah Provinsi Papua akan kembali mengembangkan sentra perkebunan kakao di sejumlah kabupaten, diantaranya, Sarmi, Keerom, Nabire dan Yapen, guna meningkatkan hasil produksi biji coklat di Bumi Cenderawasih. Hal demikian disampaikan, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, John Nahumury di Jayapura, kemarin. “Sebab dengan pengembangan sentra perkebunan kakao itu, diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi conklat di Papua," terangnya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya baka

instansi