Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi Papua meliburkan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama total 15 hari. Untuk libur Natal, ditetapkan pada 19 s/d 27 Desember 2016 (9 hari), sedangkan cuti bersama menyambut Tahun Baru pada 2 s/d 6 Januri 2017. Penetapan libur tersebut telah disampaikan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Surat Edaran No : 0032/14811/SET tentang Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama, yang didalam mencantumkan Keputusan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mulai mensosialisasikan aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP sejak pertengahan 2014 tersebut, diharapkan memberi kemudahan bagi SKPD di lingkungan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP). “Sebab dengan penggunaan aplikasi SIRUP
Pemerintah Provinsi Papua masih menunggu kuota penerimaan mahasiswa untuk program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) 2017. “Pada 2016 Papua mendapat alokasi 500 siswa dan siswi untuk ikut program ini. Hanya kami belum tahu berapa kuota untuk tahun depan. Kita tunggu saja sebab kami sedang terus berupaya supaya koutanya bisa sama seperti tahun ini atau melebihi,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elias Wonda, kemarin di Jayapura. Sementara program ADIK, di
Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Pusat pada 2017 mendatang bakal mengarahkan perhatian pada Kabupaten Nabire, yang diyakini memiliki persyaratan cukup untuk menjadi daerah lumbung pangan baru. Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua, Semuel Siriwa di Jayapura, kemarin. Ia beralasan rata-rata produksi padi yang setahun mencapai 27 ribu ton beras, merupakan hasil yang potensial untuk menjadikan Nabire penghasil pangan di Papua me
Pemerintah Provinsi Papua memastikan segera menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada awal 2017 mendatang. Meski begitu, masih ada tiga urusan yang pembiayaannya masih dianggarkan dari APBD kabupaten dan kota meski sudah resmi dilimpahkan pada tahun depan. Tiga urusan itu, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan energi sumber daya mineral. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, Senin (28/11)
Pemerintah Provinsi Papua menyambut positif kebijakan pemerintah pusat melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) yang telah mengkombinasikan PP 18 2016 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) dan UU 21 2001 tentang Otsus bagi Papua. Dengan kata lain, Papua diberikan “ruang” untuk melakukan penataan kelembagaan sesuai kemampuan dan kebutuhan serta tingkat kesulitan faktor geografis tanah Papua. “Waktu yang diberikan kepada daerah dalam melakukan penataan berdasarkan UU 23 2014 dan
Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar memaksimalkan penggunaan Kartu Papua Sehat (KPS), sebab dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp200 miliar. Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, sangat penting bahwa KPS dimanfaatkan dengan sebenarnya oleh masyarakat. Sebab dana yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi sangat besar. ”Makanya pada kesempatan ini saya terus mengingatkan teman-teman
Sekretaris Umum (Sekum) Komiten Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua meminta Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (Pengprov PBSI) Papua terkait status pemain tunggal putra asal Papua, Chico Aura Dwi Wardoyo yang berhasil menjadi juara kedua di turnamen Kejuaraan Dunia Junior BWF 2016 di BIlbao, Spanyol, belum lama ini.Ya, PBSI harus jemput bola, dia (Chico Aura Dwi Wardoyo) pemain asal Papua, jangan sampai daerah lain ambil, karena itu salah satu kerugian bagi kit
Dalam rangka menjaring bibit atlet-atlet yang diproyeksikan turun pada PON 2020 mendatang, Dinas Olahraga dan Pemuda Papua pada tahun depan akan mengintensifkan sejumlah kejuaran bagi atlet usia 14-16 tahun. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengaku tujuan kejuaraan itu agar dapat menyiapkan atlet potensial yang dapat menyumbangkan medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih. “Fokus kita adalah menyiapkan atlet dengan usai
Gubernur Papua Lukas Enembe resmi menetapkan 1 Desember sebagai hari libur fakultatif dalam rangka memasuki masaraya advent. Keputusan hari libur dan cuti bersama tersebut, tertuang dalam keputusan Gubernur Papua No. 188.4/419/tahun 2015 tentang Hari-Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua 2016. “Sudah diputusakan oleh bapak Gubernur bahwa pada 1 Desember itu merupakan libur fakultatif. Ini sudah ada surat keputusan Gubernurnya, tinggal kami-kami ini sebagai Apar
Pemerintah Provinsi memastikan segera menerapkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di awal tahun 2017.Namun demikian menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, masih ada tiga urusan pembiayaan yang dianggarkan dari APBD kabupaten dan kota walau sudah resmi dilimpahkan tahun depan. Tiga urusan tersebut diantaranya bidang pendidikan, kesehatan dan energi sumber daya mineral.“Sebenarnya secara efektif PP 18 ini harusnya kita mulai di 2017.
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Untuk itu Pemerintah Provinsi Papua menggelar pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan se-Papua, di Jayapura, Senin (28/11/2016). di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (28/11) dipimpin Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri yang mewakili Gubernur Papua.Hadir dalam pertemuan itu diantaranya perwakilan d

instansi