Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta kekhususan untuk mengatur  kedudukan lembaga dan pegawai (Aparatur Sipil Negara). Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri mengatakan, permintaan itu tak lepas dari kekhususan yang dimiliki Bumi Cenderawasih, sebagaimana dituangkan dalam UU 21 2001 tentang Otonomi Khusus. Meski begitu, Elysa menjamin pengaturan kedudukan lembaga dan kepegawaian tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) 18 2016 yang rencananya mulai dibe
Kepala Dinas Perhubungan Papua mengaku sudah beberapa kali memarahi kontraktor dan konsultan pelaksana proyek di Bumi Cenderawasih. Diantaranya saat meninjau proyek pembangunan Terminal Tipe B di Doyo, Sentani, Kabupaten Jayapura. Ia mengaku murka mendapati seorang kontraktor dan konsultan yang membuat campuran material beton tidak sesuai dengan standar nasional. “Tepatnya pada pekan kemarin, saya mendapati seorang kontraktor dan konsultan tidak bekerja dengan baik. Saya lihat cam
Pembayaran ganti rugi tahap dua tanah Hinterland yang berlokasi di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, telah dirampungkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Papua, Jumat (21/10). Penandatanganan dokumen ganti rugi tahap dua senilai Rp1.6 miliar ini, disaksikan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua Petrus Pasereng beserta staf, pihak kepolisian, serta masyarakat adat setempat. Sebelumnya, pada tahap pertama Dinas Peternakan Papua telah membayar Rp2.4 miliar pada 2
Kepala Dinas Perhubungan Papua Djuli Mambaya menggaransi bakal segera membebas tugaskan stafnya yang tertangkap tangan terlibat pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan Djuli Mambaya di Jayapura, Rabu (19/10) kemarin. “Bapak Presiden Jokowi sudah sudah menyatakan akan memecat oknum ASN yang melakukan pungutan liar. Memang untuk memecat bukan menjadi ranah saya, tapi saya tentu akan memberi sanksi setimpal, yaitu membebas tugaskan aparatur saya," jelas Djuli. Karena itu, diri
Pemerintah Provinsi Papua segera melakukan pengembalian batas di belakang Melati, Kotaraja Jayapura dengan luas tanah sebesar 63 hektar. Demikian dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Selasa (18/10). “Kita akan menelusuri tanah di belakang Melati Kotaraja. Sehingga jika ada rumah di sekitar situ, akan ditertibkan. Dalam waktu dekat tim gabungan akan turun. Sebab tanah disitu milik Pemda,” terang dia. Elia menduga ta
Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan bantahan terkait pernyataan di media sosial yang menyebut keinginan Papua untuk merdeka bila calon petahana Ahok tak diijinkan maju di Pilkada DKI Jakarta. Orang nomor satu di Papua ini menuding pernyataan itu merupakan suatu pembohongan publik yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab, dengan tujuan tertentu, yakni ingin memecah belah keutuhan NKRI di Papua. “Sudah berkali-kali saya nyatakan NKRI harga mati bagi kami di Papua. Sehingga
Pemerintah Kabupaten dan Kota kembali diingatkan agar berkomitmen dan tak telat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2016 yang akan jatuh tempo pada 30 Maret 2017. Jika telat, Bupati atau Walikota terkait dilarang melakukan perjalanan keluar negeri. “Bahkan terancam mendapatkan sanksi berupa larangan keluar negeri maupun pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen. Meskipun sanksi ini sebenarnya masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah pusat,”
Pemerintah Provinsi Papua mengakui belum semua tanah yang telah diadakan, memiliki sertifikat. Kendati begitu, kelemahan itu bakal dibenahi dalam waktu dekat, supaya memiliki satu ketetapan hukum. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Tanah Bersengketa Bidang Keagrariaan Pemerintah Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (18/10). Oleh karena itu, Elia menyambut positif inisiatif Biro Tata Pemerintahan Set
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri memastikan kecil kemungkinan diberlakukan penggabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat provinsi sebagaimana amanat PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Ia menilai sisi pelayanan SKPD masih memungkinkan untuk dipertahankan bila melihat kondisi yang ada sekarang ini. “Kami mempertimbangkan tidak perlu untuk dilakukan penggabungan SKPD. Memang di Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan ada beberapa unsur yang harus dikeluarkan tap
Pemerintah Provinsi Papua memastikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 bakal diantar ke Jakarta dalam pekan ini. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Papua, Elia Loupatty, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (17/10) kemarin. “Jawaban atas pertanyaan dari pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD Perubahan 2016 kepada pemerintah provinsi akan segera kami sampa
Sanksi tegas menanti Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang bolos saat jam kerja. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Elia Loupatty, Senin (17/10) di Jayapura. Elia pun mengatakan bakal menginstruksikan instansi terkait guna melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di mall dan pasar-pasar, sehingga dapat memberi efek jera bagi ASN yang bolos saat jam kerja. “Sebab sesuai Peraturan Pemerintah 53 2010 tentang disiplin pe
DPR Papua menyatakan dukungan penuh terkait kebijakan Gubernur Lukas Enembe yang menerapkan pendidikan berpola asrama untuk penyiapan generasi muda emas dan handal di tanah ini. Demikian disampaikan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda di Jayapura, minggu lalu. Menurut Yunus, kebijakan Pemerintah Provinsi menerapkan pendidikan berpola asrama tak lepas dari karakter dan kondisi geografis Papua yang sulit serta medan yang berat ditambah berbukit-bukit. Oleh karena itu, kebijakan ini dipanda

instansi