Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah menyatakan keinginannya untuk membantu penanganan kekerasan seksual yang cukup tinggi di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut dikatakan Deputy Head of Regional Delegation for Indonesia Luc Haas usai bertemu Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteran Rakyat Sekda Papua, Elia loupatty, Senin (10/10) kemarin. Asisten hadir didampingi Ketua PMI Provinsi Papua Johanis Safkaur dan Kepala Dinas Kesehatan Papua
Dinas Perhubungan Provinsi Papua bakal memaksimalkan fungsi seluruh kapal perintis yang ada, untuk mendukung program terintegrasi tol laut yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Papua, Djuli Mambaya di Jayapura, minggu lalu. Djuli melanjutkan, dalam waktu dekat bakal melakukan pengecekan kembali, termasuk mendata keberadaan kapal-kapal milik Pemprov Papua yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Ada informasi kapal-kap
Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui dirinya berkeinginan kuat mengikuti program amnesti pajak sebagai bentuk mendukung program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah serta peningkatan investasi daerah. Oleh karena itu, Lukas mengimbau semua pihak di Papua agar turut serta mensukseskan program tersebut. “Saya pun akan ikut program amnesti pajak ini. Hanya saja kita masih menata berkas-berkas yang diminta. Apalagi aset milik
Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Bambang Purwoko menyarankan Presiden dan para Menteri agar membaca buku karangan Gubernur Papua Lukas Enembe, supaya lebih mengenal dan mengetahui kebutuhan dasar yang paling hakiki untuk membangun Bumi Cenderawasih. Bambang yang juga Dosen serta Ketua Pokja Papua Universitas Gajah Mada berharap buku Gubernur “Papua : Antara Uang dan Kewenangan” minimal dapat dipresentasikan ke Presiden dan jajaran, sehingga tahu latar belakang persoalan yang t
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Papua kembali mengalami pengunduran jadwal di awal November mendatang. Meski begitu, Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan penunjukan jajaran direksi oleh pemegang saham, bakal ditentukan pada tahun ini juga, sehingga lebih maksimal melakukan pembenahan. Hal demikian dikatakan Lukas di Jayapura, Minggu (9/10). “Rapat diundur ke November sambil kita menunggu fit & proper tes calon Direksi Bank Papua yang sementara berlangsung,”
Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan tim evaluasi Otsus segera turun ke kabupaten dalam tahun ini. Meski begitu, Lukas menyerahkan sepenuhnya waktu pelaksanaan evaluasi dana Otsus ke kabupaten dan kota kepada Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen. “Kita pastikan tim evaluasi yang terdiri dari gabungan SKPD, DPRP, Kepolisian dan kejaksaan segera turun. Tapi soal waktunya nanti ditentukan oleh Sekda kapan tim ini turun," jelas Gubernur Lukas di Jayapura, Minggu (9/10). Sementara
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua menyebut kemungkinan memberi sanksi berat yang berupa pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti berpolitik praktis dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) serentak jilid dua di 11 kabupaten/kota. Hal demikian sebagimana Undang Undang 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang undang 23 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 53 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Kalau ketahuan akan di
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua mengharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lebih jeli dalam memilih anggota tim Monitoring Evaluasi (Monev) Otsus. Hal demikian dikatakan Kepala BPMK Provinsi Papua, Donatus Motte di Jayapura, Jumat (7/10) kemarin. “Kalau bisa orang-orang yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya yang dipilih. Kita berharap ini bisa menjadi perhatian pihak Bappeda,” kata Donatus. Ia pun mengharapkan Badan Perencanaan
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta kepada pihak airlines, khususnya Garuda Indonesia untuk segera melakukan antisipasi terhadap melambungnya harga tiket jelang hari raya keagamaan yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini disampaikan Sekda Hery saat membuka Garuda Travel Fair 2016 di salah satu mall Kota Jayapura, Jumat (7/10). “Mohon maaf ini juga harus jadi perhatian serius bagi kita semua. Ketika mendekati hari raya dan batas waktu tertentu
Gubernur Papua Lukas Enembe berharap sebelum masa jabatannya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal berakhir di 2018, seluruh kawasan Papua sudah terhubung dengan infrastruktur jalan yang baik, lebih khusus untuk kawasan Pegunungan Tengah. Hal demikian dikatakan Gubernur Lukas di Jayapura, baru-baru ini. Menurutnya, saat ini Pemprov Papua tengah berfokus membuka konektivitas antar kawasan di Papua. Pemprov bahkan lebih mengutamakan pembangunan peningkatan jalan, dengan harapan pada 2018
Pengurus Forum Koordinasi Protokol Provinsi Papua Masa Jabatan 2016-2018, resmi dikukuhkan. Pengukuhan yang disaksikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, dilaksanakan bertepatan dengan Penutupan Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda)  Keprotokolan Se-Papua Tahun 2016 di Jayapura, Jumat (7/10).  Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Israil Ilolu didaulat sebagai Ketua Forum Koordinasi Protokol Provinsi Papua. Sementara bertindak
Belasan pendemo yang menamakan diri Forum Penyuluh Pertanian Provinsi Papua, berunjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (6/10), menolak marger (penggabungan) ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua. Dengan pengganbungan dua instansi itu, mereka khawatir tak lagi ditunjuk sebagai penyuluh. Hal demikian disampaikan Nathan Ansanay, Kepala Bagian Penyuluh Provinsi Papua. “Mestinya nasib penyuluh ini diperhatikan karena mereka langsung bersentuhan dengan masya

instansi