Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta menyampaikan data capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sejak Gubernur Lukas Enembe memimpin tiga tahun lalu. Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Israil Ilolu kepada pers didampingi Staf Khusus Gubernur Papua Bidang Media Massa Ronald Manurung, usai bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Elias Wonda di Jayapura, Selasa (6/9). Menurut Israil, data capaian pembangunan yang disampaikan ke Biro H
Pemerintah Provinsi Papua menyambut positif pelaksaanaan Workshop Amnesti Pajak Papua Maluku yang dihadiri para wajib pajak, kerja sama dengan institusi Bank BUMN di Bumi Cenderawasih. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan hal itu disela-sela Workshop Amnesti Pajak, Selasa (6/9). Menurut dia, kegiatan tersebut sangat penting untuk menyampaikan kebijakan pengampunan pajak dalam bentuk pelepasan hak negara dalam menagih pajak yang se
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota diminta segera menyiapkan fasilitas dan infrastruktur dasar kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Hal tersebut, bertujuan agar Papua mampu bersaing di pangsa pasar pariwisata Asean, guna menarik masuknya wisatawan manca negara. Gubernur Papua Lukas Enembe mendorong, baik pemerintah provinsi Papua dan mitra pembangunan untuk mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur dasar kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang representatif. "Pangsa pasar pariwis
Dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan PON XX 2020 di Papua, Pemerintah Provinsi mempertimbangkan untuk mengirim tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk belajar manajemen Sport (Olahraga) ke negara Inggris. Tak main-main, Pemprov Papua bahkan sudah melakukan pertemuan dengan manajemen Universitas Stirling Inggris yang diwakili Dekan Manajemen Sport, Prof Leigh Robinson dan Rektor Manajemen Sport, Brian R.G Minikin, baru-baru ini. “Kita sudah lakukan pertemuan yang diwakili
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebut kemungkinan mengusulkan penundaan Pilkada di Kabupaten Sarmi yang hingga saat ini belum mendapat transfer dana dari pemerintah daerah setempat. Hal demikian disampaikan Komisioner KPU Papua Tarwinto, Rabu (31/8) di Jayapura. “Untuk Sarmi agak krusial karena sampai hari ini keuangan yang dicairkan sekitar 29 persen dari total NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Bahkan Ketua KPU Sarmi sudah mengusulkan penundaan Pilkada. Sebab pemda sudah
Pemerintah Provinsi Papua menilai masalah keamanan menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas negara (Papua dan PNG), disamping persoalan teknis hulu, hilir serta sosial budaya. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama antar kedua negara untuk bisa menyamakan persepsi dan komitmen bersama yang responsif maupun akuntabel, dalam mengelola sumber daya ada pada DAS yang melintasi kedua negara tersebut. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan hal itu dalam
Kementerian Perhubungan dipastikan mendanai pembangunan Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura yang dinilai banyak pihak sudah tak layak guna. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya mengatakan hal itu kepada pers di Jayapura, Rabu (31/8), “Saya sudah bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat, dan beliau sampaikan pembangunan Terminal Entrop sudah masuk dalam tahap perencanaan. Kemungkinn dalam waktu dekat akan segera dibangun,” jelas dia. Sementara itu, lanjut dia, D
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan atensi (perhatian,red) khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama-sama dengan Aceh dan Papua Barat. Mengapa demikian, provinsi yang memiliki UU Otonomi Khusus ini, mendapat kucuran anggaran yang besar dari pemerintah pusat. “Atas dasar ini LPSK melakukan Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jayapura. Apalagi sepanjang periode Januari - Juli 2
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua meminta agar pengunaan Dana Desa (Dandes) 2015 & 2016, tak menjadi objek pemeriksaan pihak lembaga pemeriksa internal daerah dan pusat karena mekanisme dari Jakarta dinilai tak sesuai mekanisme. Hal demikian dikatakan Kepala BPMK Papua, Donatus Mote, di Jayapura, Rabu (24/8) kemarin. Ia beranggapan Kementerian Desa terkesan buru buru menerapkan kebijakan itu, tanpa memberikan tata cara pencairan, penggunaan, pengelolaan
Gubernur Papua Lukas Enembe, Rabu (24/8), menerima sejumlah investor asal negara Cina dan Singapura yang berniat menanamkan modal membangun infrastruktur, diantaranya pada bidang energi dan sumber daya minera. Disela-sela pertemuan, Gubernur menyambut positif pertemuan itu sebab 2016 telah ditetapkan sebagai tahun investasi.  â€œSehingga sudah waktunya untuk bekerja menggarap semua potensi kekayaan Papua. Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta saya untuk memanfaatkan potensi yang d
Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi telah menerima Perpres 66 2016 tentang rincian anggaran dan pendapatan dan belanja negara pada Jumat (19/8) lalu. Perpres tersebut merupakan produk hukum pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang manan Pemprov diperkirakan mendapat pemotongan anggaran sekitar Rp600-800 miliar. “Kita sudah terima Perpres ini bahkan sudah mengambil langkah penyesuaian dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran dari Dana Bagi Hasil Pemerinth Pusat,” kata
Gubernur Papua Lukas Enembe hari ini, melakukan peluncuran intenet gratis di 14 titik Kota dan Kabupaten Jayapura, guna memberi kemudahan layanan dalam bidang teknologi informasi (TI) kepada masyarakat. Peluncuran yang dilakukan di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, yang dihadiri Forkompinda Papua, seluruh Kepala SKPD tingkat provinsi,Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, Perguruan Tinggi serta tokoh masyarakat. Dikesempatan Ini juga dilakukan Penganugerahan Smart Ci

instansi