Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty minta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menindak tegas staf yang mengambil libur tambahan pasca hari raya Idul Fitri lalu. Hal demikian dikataka Elia Loupatty di Jayapura, baru-baru ini. Menurut pengamatannya, hampir seluruh pegawa negeri sudah berkantor sebagaimana mestinya. Hanya saja, ia masih menemukan kursi kosong ditinggal staf yang masih berlibur. “Saya lihat kemarin masih ada
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) memastikan penandatangan kontrak pembangunan Stadion Utama PON 2020, akan dilangsungkan paling lambat November 2016, secara multi years hingga 2018. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua usuf Yambe Yabdi mengatakan hal itu kepada wartawan, Sabtu (24/7) di Jayapura. “Kita selalu berkonsultasi dengan Kapolda untuk supaya proses kontraknya dilakukan paling lambat November ini. Makanya kita mengapresiasi pak Kapolda yang
Pemerintah Provinsi membentuk panitia peringatan hari Kemerdekaan HUT RI yang ke 71 tanggal 17 Agustus 2016, pekan kemarin. Rapat perdana pembentukan panitia dipimpin Asisten bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia I Loupatty. Rapat yang berlangsung di Sasana Karya – Kantor Gubernur Dok II Jayapura, diantaranya dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Papua Djuli Mambaya, Dandim 1701 Jayapura, Wakapolresta Jayapura Kompol Y Takamully, Humas dan Protokoler dari Biro H
Untuk mengedepankan netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua, Aparat Sipil Negara (ASN) diusulkan tak punya hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), selayaknya Anggota TNI/Polri. Sekda Papua Hery Dosinaen berharap UU ASN dapat segera mengkaji keterlibatan pegawai negeri dalam pelaksanaan Pilkada. “Supaya tak ada lagi aksi politik praktis dari para ASN. Yang ada hanya sikap netral dalam proses Pilkada sebagaimanan TNI/Polri yang sejak dahulu t
Satuan Kerja Perangkat Daerah diimbau membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan, supaya ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas mulai dari pimpinan instansi, pejabat eselon III, IV hingga staf. ”Sebab dengan adanya SOP ini maka ada pembagian tugas, sehingga staf maupun pejabat struktural tahu mesti mengerjakan apa. Hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan,”jelas Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, usai memimpin apel pagi
Badan Pusat Statiktik (BPS) merilis persentase,  penduduk  Miskin  di  Papua  selama  enam  bulan  terakhir  mengalami  kenaikan  sebesar  0,14  persen , yaitu  dari  28,40  persen  pada  September  2015  menjadi 28,54 persen pada Maret 2016. Hal demikian dikatakan Kepala BPS Papua JB Priyoono di Jayapura, Senin (18/7) dalam rilis yang diterima harian ini. Dia mengatakan, jika diliha
penataan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, diharapkan memperhatikan kemampuan potensi daerah. Hal ini dikemukakan Sekda Papua Hery Dosinaen pada Rapat Penataan Perangkat Daerah dan Percepatan Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi  Papua,  di Sasana Krida kantor Gubernur, Senin (18/7). Hery pun berharap agar penataan kelembagaa
Pemerintah Provinsi Papua mendorong kerja sama bilateral antara Indonesia – Israel agar menjadi salah satu negara maju selayaknya Singapura dan Malaysia. “Kita harus berjuang harus ada kerja sama Indonesia dengan Israel. Negara Malaysia dan Singapura contohnya menjadi maju. Jangan sampai hanya ego sektoral dan kepentingan tertentu lalu kita membatasi (kerja sama itu),” terang Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Senin (18/7), pada acara halal bihalal keluarga besar wartawan di J
Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan mengedepankan hati nurani supaya dapat menjauhkan diri dari praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Gubernur Papua, Lukas Enembemengatakan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri pada pembukaan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III di lingkungan Pemprov, Kamis (14/7) di Aula Kantor Badan Dikla
Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua memastikan pertanggungjawaban dana hibah 2015 oleh lembaga keagamaan telah tuntas. Hal itu dikatakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua Naftali Yogi kepada wartawan di Sasana Krida kantor Gubernur, Kamis (14/7). “Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun lalu sudah tuntas. Kami benar-benar mengawal penggunaan anggaran ini”. “Kami bahkan membentuk tim pendamping yang bekerjasama dengan se
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau nelayan pemegang kartu yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tak berlebihan dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Kepala DKP Provinsi Papua, FX Mote mengatakan hal tersebut di Kantor Gubernur Jayapura, Kamis (14/7). “Saya harap pemanfaatan BBM oleh nelayan disesuaikan dengan jumlah atau kuota yang telah ditetapkan. Jangan membeli bahan bakar dalam jumlah banyak, tetapi bel
Guna mempersiapkan Generasi Emas Papua yang berkualitas, mandiri, pintar dan cerdas fokus perhatian penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan diarahkan pada program Papua Sehat. Hal demikian dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Dan Sosial Ekonomi, Rosina Upessy pada Rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten/Kota se Papua, Kamis (14/7) di Jayapura. Untuk itu, Gubernur menyambut positi

instansi