Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua segera menyurati seluruh perusahaan daerah guna menjadwalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama dengan Gubernur Lukas Enembe. Hal demikian berkenaan dengan keinginan Gubernur Lukas untuk memperbaiki kinerja BUMD yang dinilainya memiliki masa depan buram, bahkan beberapa diantaranya tak mampu menjalankan operasional perusahaannya dengan baik, apalagi menghasilkan pendapatan. “Kita sedang inventarisir dulu seluruh perusahaan
Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua mengkhawatirkan tingginya tingkat sedimentasi atau pengendapan material akibat pengikisan dan pelapukan air di Jayapura dan sekitarnya, sebagai akibat dari kerusakan hutan Cyclop. “Sementara dampak negatif yang ditimbulkan oleh sedimentasi antara lain matinya organisme laut, pendangkalan laut dan sungai, gangguan atau hilangnya habitat, serta menurunannya stok alami makanan laut atau sungai. Karena itu, hal ini perlu segera diantisipasi,” kata dia K
Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi menunda penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat di Kementerian/Lembaga, beberapa waktu lalu. Hal demikian dikatakan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, pekan kemarin, saat ditanya wartawan. “KUA PPAS kita belum masukan karena ada pemotongan anggaran di kementerian/lembag
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta rumah sakit di seluruh Papua agar tak menolak pasien yang berobat menggunakan Kartu Papua Sehat, karena telah ditanggung oleh negara. Penegasan ini disampaikan Gubernur Lukas di Jayapura, menyikapi keluhan pasien KPS yang merasa tak diterima saat berobat di rumah sakit umum daerah. “Saya minta setiap pasien yang berobat bisa dilayani, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan”. “Kita kan sudah ada KPS. Karena
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua merilis nilai ekspor Papua pada Juli 2016 mencapai US$101,15 juta atau mengalami turun 45,46 persen dibanding Juni 2016 sebesar US$185,47 juta. Kepala BPS Papua JB. Priyono mengatakan penurunan  ekspor  terbesar  terjadi  pada  golongan  non  migas  lainnya  US$0,11  juta  (81,37  persen), diikuti ekspor kayu dan barang dari kayu (HS44) sebesar US$6,42 juta (59,88 persen) dan ekspor bijih tem
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan pelaksanaan Konferensi Internasional Keanegaraman Hayati Ekowisata 2016 di Bumi Cenderawasih, mampu memberi dampak yang positif bagi pelaku ekonomi kreatif. Hal demikian dikemukakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty usai memimpin rapat persiapan pelaksanaan Konferensi Internasional Keanegaraman Hayati Ekowisata 2016, Senin (15/8) di Kantor Gubernur. “Hasil rapat ini menyatakan persiapan jelang konferens
Sekda Papua Hery Dosinaen mengimbau warga di seluruh kabupaten/kota agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke -71, tanggal 17 Agustus 2016 mendatang. Hal demikian dikemukakan Hery Dosinaen menyikapi aksi demo damai ribuan massa pendukung dan simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka memperingati Perjanjian New York, Senin (15/8). Aksi ini sempat diwarnai kejar-kejaran antara pihak keamanan dan kepolisian
Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan telah mengirim tiga nama sebagai calon Penjabat Walikota Jayapura, yang nantinya bertugas menjalankan pemerintahan serta mengawal pelaksanaan Pilkada di Kota Port Numbay. Tiga nama tersebut, yakni Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua Doren Wakerkwa, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Papua Sendius Wonda serta Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Papua Daniel Pahabol. Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan saat
Sekda Papua Hery Dosinaen, Senin (15/8) menerima 133 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang bakal melanjutkan pendidikan di kampus IPDN Papua. Turut hadir di kegiatan itu, Direktur IPDN Papua DR. Ulmi Listianingsih S,Sos MM, serta Dosen dan pengasuh maupu alumni. 133 Praja ini terdiri dari 48 praja tingkat dua (Madya) yang akan menempuh pendidikan selama dua tahun. Serta 85 praja tingkat tiga (Nindya) yang bakal mengikuti proses belajar setahun di kampus IPDN
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengaku wacana penerapan full day scholl tak cocok untuk diimplementasikan di Papua, karena pertimbangan kondisi keamanan dan letak geografis yang kurang memungkinkan. Hal demikian dikatakan Sekda Hery, saat dimintai tanggapan, Senin (15/8), di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Yang jelas di Papua untuk full day school atau sekolah seharian penuh, sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pertimbangannya karena masalah keamana
Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua terus melakukan pemantapan persiapan Konferensi Internasional Keanekaragama Hayati Eko-Wisata dan Ekonomi Kreatif atau ICBE 2016, yang rencananya akan dihelat pada 7-10 September 2016 mendatang. Bila sesuai rencana, kegiatan ICBE akan diselingi dengan kegiatan mengunjungi sejumlah tempat wisata di Kota dan Kabupaten Jayapura oleh seluruh peserta, diantaranya di Tugu Mac Arthur, Danau Sentani serta Teluk Youtefa. “ICBE 2016 sebe
Gubernur IPDN Ermaya Suradinata menjanjikan program afirmasi untuk anak asli Papua akan diberlakukan setiap tahun saat seleksi perekrutan calon praja. Hal ini diakui Ermaya saat berkunjung ke Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pekan kemarin, yang sekaligus meninjau pelaksanaan tes gelombang dua program afirmasi seleksi calon praja IPDN 2016. “Program afirmasi ini atas persetujuan Mendagri dan Presiden tiap tahun harus ada dan saya akan ajukan terus ke Menpan sehingga setiap tahun har

instansi